Pemerintah Harus Melakukan Pembicaraan Dengan Ormas

 

Ben-ost.com – Setelah dipublikasikannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan keinginannya supaya pemerintah mengadakan pembicaraan dengan organisasi kemayarakatan (ormas).

“Setelah terbitnya Perppu, pemerintah harus mengadakan dialog supaya persepsi mengenai Perppu tidak melebar ke mana-mana,” kata Jimly ketika ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Dia Tidak menyetujui komentar bahwa penyebab pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ormas atas dasar ketidakukaan pada suatu golongan.

“Bisa dipahami latar belakangnya bukan didasarkan atas kebencian terhadap satu golongan, satu kelompok. Tapi ini semata-mata rasa cinta kemanusiaan dan cinta tanah air,” kata Jimly.

Dia juga memaparkan supaya tetap melakukan tuntutan hukum pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang melalui proses tertentu. Misalnya di Mahkamah Konstitusi.

“Satu, forum untuk melawan secara hukum terhadap Perppu ini adalah di MK. Saya harapkan MK bisa menerima Perppu sebagai objek yudisial review konstitusionalitas baik dari segi prosedur maupun materinya,” kata Jimly.

“Dua, di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) untuk tindakan administrasinya. Ketiga, Proses politiknya, untuk masa depan Perppu-nya apakah jadi undang-undang atau tidak, di forum politik DPR,” kata Jimly menambahkan.

Menurut Jimly pemerintah harusnya mengundang ormas-ormas untuk melakukan pembicaraan.

“Jangan menggerakkan satu kelompok mendukung, membiarkan kelompok yang lain untuk menolak. Ini memecah belah,” kata Jimly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *